14-12-2006
TUGAS
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan supremasi hukum
FUNGSI
a. penyusunan program kerja
b. penyiapan bahan kebijakan bidang hukum
c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, bantuan dan supremasi hukum
d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang hukum
e. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan
f. pelaksanaan pengembangan hukum
g. penyiapan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
h. pelaksanaan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota
i. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta layanan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah serta supremasi hukum
j. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, pengembangan hukum, pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan supremasi hukum
k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
T U J U A N
1. MEWUJUDKAN PRODUK HUKUM YANG ASPIRATIF DAN RESPONSIF
2. MENINGKATKAN KUALITAS KAJIAN, MONITORING DAN EVALUASI PRODUK HUKUM PROVINSI.
3. MEWUJUDKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM YANG CEPAT DAN AKURAT.
4. MENINGKATKAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA
5. MEWUJUDKAN BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM
6. MEWUJUDKAN PROFESIONALISME SDM DAN PELAYANAN INTERNAL INSTANSI
S A S A R A N
1. TERSEDIANYA PERATURAN DAERAH YANG ASPIRATIF DAN RESPONSIF
2. TERSEDIANYA PERATURAN KEPALA DAERAH YANG ASPIRATIF DAN RESPONSIF
3. TERWUJUDNYA KUALITAS KAJIAN, MONITORING DAN EVALUASI PRODUK HUKUM PROVINSI
4. TERWUJUDNYA KUALITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SERTA PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM
5. TERWUJUDNYA KUALITAS LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI
6. TERWUJUDNYA PEMBINAAN, EVALUASI DAN KLARIFIKASI TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA
7. TERWUJUDNYA KUALITAS BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM
8. TERWUJUDNYA PROFESIONALISME SDM DAN PELAYANAN INTERNAL INSTANSI
|
